Pelayanan Surat Pengantar Proposal

2.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Palayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

3.    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4.    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor L78l);

6.    Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah;

7.    Peraturan Bupati Natuna Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabuapten Natuna Tahun 2020 Nomor 19);

8.    Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Opreasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabuapten Natuna Tahun 2021 Nomor 21);

9.    Peraturan Bupati Natuna Nomor 71 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial

1.    Surat permohonan yang diketahui oleh Desa/Kelurahan

2.    Proposal bantuan dana/biaya kegiatan

3.    Fotocopy SK penunjukan sebagai pengurus / SK pengurus

4.    Fotocopy KTP pengurus/pemohon

5.    Surat pengantar yang sudah disahkan oleh Desa/Kelurahan

6.    Rencana Anggaran Biaya (RAB) diketahui oleh Desa/Kelurahan

Pembuatan Surat Pengantar Proposal Usaha/UMKM

1.    Surat permohonan yang diketahui oleh Desa/Kelurahan

2.    Proposal usaha / UMKM

3.    Fotocopy SK penunjukan sebagai pengurus (jika usaha berkelompok)

4.    Fotocopy KTP pengurus

5.    Fotocopy KTP pemohon (usaha individu/perorangan)

6.    Surat pengantar yang sudah disahkan oleh Desa/Kelurahan

7.    Rencana Anggaran Biaya (RAB) diketahui oleh Desa/Kelurahan

8.    Dokumentasi tempat usaha

9.    Dokumentasi produk yang dihasilkan/dijual

2.    Berkas diterima dan diverifikasi oleh petugas administrasi

3.    Apabila berkas tidak lengkap, petugas menjelaskan kekurangan kepada pemohon. Pemohon wajib melengkapi kekurangan untuk dapat melanjutkan ketahap selanjutnya;

4.    Setelah berkas dinyatakan lengkap, petugas memproses permohonan Surat pengantar proposal

5.    Surat pengantar yang sudah disetujui oleh Kepala Seksi diajukkan kepada Camat untuk disahkan;

6.    Camat mengesahkan Surat pengantar

7.    Petugas melakukan pencatatan, memberi nomor surat;

8.    Surat pengantar dan berkas pendukung diserahkan pada pemohon;

9.    Pemohon mengisi survey kepuasan masyarakat (SKM)